MHA menyetujui studi untuk menganalisis fenomena radikalisasi, menyarankan perubahan di UAPA |  India News

MHA menyetujui studi untuk menganalisis fenomena radikalisasi, menyarankan perubahan di UAPA | India News


NEW DELHI: Kementerian dalam negeri (MHA) telah menyetujui sebuah studi untuk menganalisis radikalisasi di India, menyarankan solusi praktis untuk memperbaiki dan / atau mencegah masalah dan juga menunjukkan bagaimana Undang-Undang Kegiatan Melanggar Hukum (Pencegahan) dapat diubah.
Studi ‘Status of Radicalization in India: An Exploratory Study of Prevention and Remedies’ akan dilakukan di bawah kepemimpinan GS Bajpai, Profesor Kriminologi dan Peradilan Pidana yang juga merupakan Panitera National Law University.
Menurut Bajpai, studi tersebut akan fokus pada proses radikalisasi, para aktornya, target pemuda dan kemungkinan akan dilakukan di empat negara bagian seperti Maharashtra, Assam, Kerala dan Jammu & Kashmir dimana kasus-kasus radikalisasi telah dilaporkan.
Saat ini belum ada definisi yang jelas tentang radikalisasi dalam sistem hukum. Atas dasar temuan studi tersebut, Bajpai mengatakan, perubahan UU UAPA akan diusulkan ke pemerintah.
“Studi ini tentang status radikalisasi di India. Studi ini akan menganalisis pola dan dinamika radikalisasi. Selain itu, kami akan mempelajari para aktor radikalisasi dan bagaimana mereka menyasar pemuda,” kata Bajpai kepada ANI.
Ketiga, kami akan mengkaji siapa saja yang menjadi sasaran rawan. Sasaran ini secara selektif diidentifikasi oleh para pelaku radikalisasi. Keempat, kami tertarik dengan gagasan deradikalisasi. Perlu cetak biru untuk melawan radikalisasi, ”kata Bajpai.
Saat memberikan saran untuk mengamandemen UU UAPA berdasarkan temuan studi, Bajpai mengatakan, “Kami juga akan mengkaji secara kritis aspek hukum saat ini, terutama UU UAPA. Kami akan belajar untuk mendefinisikan radikalisasi dan deradikalisasi.”
“Sekitar 75 individu yang teradikalisasi, yang menjalani deradikalisasi dan deradikalisasi harus diambil sampelnya dari masing-masing negara bagian. Demikian pula, 75 pejabat dari lembaga penegak hukum, petugas lembaga pemasyarakatan, dan hakim akan diwawancarai dari masing-masing negara bagian,” kata Bajpai.
“Terakhir, sekitar 50 kerabat individu, psikolog, pekerja psiko-sosial, konselor, tokoh agama dan masyarakat akan dijadikan sampel dari masing-masing negara bagian,” tambahnya.

Keluaran HK